Perlindungan umrah mandiri kembali menjadi perdebatan publik setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disahkan. Polemik mengemuka ketika Pasal 96 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa jamaah yang melaksanakan umrah secara mandiri tidak dijamin perlindungannya oleh negara. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi peran negara dalam melindungi warga negara …
