Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf melantik sejumlah pejabat strategis di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (14/1/2026). Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat persiapan Haji 2026 yang kini memasuki tahap krusial.
Melalui pelantikan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmen penguatan kepemimpinan dan kesiapan organisasi. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola yang profesional, cepat, dan terkoordinasi.
Dalam sambutannya, Menhaj menyampaikan bahwa para pejabat yang dilantik memegang peran strategis. Mereka bertanggung jawab memastikan seluruh aspek persiapan Haji 2026 berjalan dengan integritas, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor.
“Kita berada pada fase krusial persiapan Haji 2026. Waktu pelaksanaan ibadah haji semakin dekat, sehingga seluruh jajaran harus bekerja lebih fokus, cepat, dan terkoordinasi,” tegas Menhaj.
Pelunasan Biaya dalam Persiapan Haji 2026
Pertama, Menhaj menyoroti capaian pelunasan biaya haji yang telah melampaui 100 persen kuota nasional. Capaian ini patut disyukuri. Namun demikian, kehati-hatian tetap diperlukan, terutama dalam pengelolaan jemaah cadangan yang telah melunasi biaya haji.
Selain itu, aspek regulasi dan kesiapan teknis harus dikaji secara matang. Dengan demikian, potensi persoalan di lapangan dapat diantisipasi sejak dini dan tidak mengganggu kelancaran ibadah jemaah.
Kesiapan Asrama Haji dan Transportasi Udara
Selanjutnya, Menhaj menegaskan pentingnya kesiapan asrama haji, transportasi udara, serta layanan di Arab Saudi sebagai bagian utama persiapan Haji 2026. Asrama haji, menurutnya, merupakan wajah pertama pelayanan negara kepada jemaah.
Sementara itu, penyelenggaraan penerbangan haji membutuhkan koordinasi lintas negara. Ketepatan jadwal dan standar keselamatan tinggi harus menjadi prioritas utama agar pelayanan berjalan optimal.
Percepatan Dokumen Jemaah Haji 2026
Di sisi lain, penyelesaian dokumen jemaah haji juga menjadi perhatian serius. Hingga saat ini, verifikasi paspor telah mencapai hampir 50 persen. Meski demikian, percepatan tetap harus dilakukan.
Menhaj meminta para Kepala Kantor Wilayah untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan. Dengan langkah tersebut, seluruh tahapan dokumen dalam persiapan Haji 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.
Petugas Haji sebagai Pilar Persiapan Haji 2026
Selain sarana dan administrasi, kesiapan petugas haji menjadi faktor kunci keberhasilan layanan. Saat ini, Diklat Petugas Haji telah dimulai dengan durasi sekitar satu bulan.
Program tersebut mencakup pembinaan fisik, mental, serta peningkatan kualitas pelayanan.
“Petugas haji harus menjadi duta negara sekaligus pelayan tamu Allah yang bekerja dengan empati dan disiplin,” ujar Menhaj.
Pengawasan Haji Khusus dalam Persiapan Haji 2026
Lebih lanjut, Menhaj menekankan pentingnya penguatan pengawasan penyelenggaraan haji khusus. Konsolidasi kesiapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) perlu dilakukan secara menyeluruh.
Pengawasan yang ketat, koordinasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan haji khusus.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Adapun pejabat yang dilantik terdiri atas Staf Khusus dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah, yaitu:
-
Abdul Wahid – Staf Khusus Bidang Diplomasi dan Kerja Sama Kelembagaan
-
Andik Setiawan – Staf Khusus Bidang Pengembangan SDM dan Petugas Haji
-
Rachmat Tri Fahmi – Staf Khusus Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi
-
Muhammad Syafii – Kepala Kanwil Provinsi Kepulauan Riau
-
M. Ansori – Kepala Kanwil Provinsi Lampung
-
Samsudin – Kepala Kanwil Provinsi Banten
-
Hasan Basri – Kepala Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
-
M. Saleh – Kepala Kanwil Provinsi Kalimantan Utara
-
Muchlis – Kepala Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah
Menutup sambutannya, Menhaj mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Dengan kerja sama yang solid, ia berharap persiapan Haji 2026 dapat menghasilkan penyelenggaraan ibadah haji yang berintegritas, transparan, dan akuntabel
